Shingeki No Kyojin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sanksi sosial bagi warga Jakarta yang terbukti melanggar peraturan daerah (Peda). Sebab, penerapan hukuman sosial dinilai lebih efektif dibanding sanksi hukuman penjara.

"Kita mau ubah beberapa Perda (peraturan daerah) supaya hukumannya bukan penjara, tapi hukuman sosial," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memberikan motivasi pada acara orientasi mahasiswa baru Universitas Trisakti, Minggu (29/9).

Dikatakan Basuki, penerapan hukuman penjara tidak selamanya baik. Bahkan, hukuman penjara terkadang tidak menyelesaikan masalah dan justru bisa menumpuk dendam. "Penjara sudah terlalu penuh. Kita optimis penerapan hukuman sosial niscaya akan mewujudkan keadilan sosial," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ditambahkan Basuki, pihaknya saat ini tengah menggodok beberapa aturan yang akan menerapkan hukuman sosial. "Rencananya, yang masuk jalur busway sembarangan akan kita blokir STNK-nya. Kita sedang persiapkan jalur bus gratis untuk pariwisata dan yang lain. Menjadi idealis bisa, tapi tetap harus realistis," tandasnya.

 
Jakarta - Sidang paripurna anggota DPR tadi pagi terlihat kosong. Dalam data resmi, ada 296 anggota Dewan yang hadir, dari 560 anggota tercatat. Artinya ada 264 nama yang tak hadir.

Rapat itu dimulai pukul 10.40 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013). Ada dua agenda penting yang dibahas, yakni penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013 dan penetapan anggota LPSK 2013-2018.

Sejumlah pemandangan yang tak sedap terlihat dari gedung para wakil rakyat itu, mulai dari yang tertidur hingga kursi kosong.

Budayawan Betawi, Alwi Shahab, mengatakan, rencana mengubah nama Jalan Medan Merdeka, Jakarta, dengan nama sejumlah tokoh pahlawan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia mengingatkan, Jalan Medan Merdeka menyimpan nilai sejarah yang luar biasa di zaman kemerdekaan.
“Hati-hati mengganti nama jalan di Jakarta karena semuanya punya arti sejarah,” kata Budayawan Betawi Alwi Shahab, saat ditemui Kompas.com, di Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2013).
Pria yang akrab disapa Bang Alwi ini mengisahkan, kata “Merdeka” pada Jalan Medan Merdeka berasal dari peristiwa yang terjadi pada 27 Desember 1949, ketika ratusan ribu warga Betawi tumpah ruah dari sekitar Bandar Udara Kemayoran, Gunung Sahari, Gambir, sampai Jalan Medan Merdeka Utara, yang saat itu masih bernama Koningsplein North.
Semua bersukacita dan menyambut kedatangan Presiden Soekarno dari Yogyakarta setelah kedaulatan Indonesia diserahkan oleh Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu bersamaan di Indonesia dan di Belanda.
Di Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P M Dr Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr AMJA Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.
Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan AHJ Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Saat itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Jalan Koningsplein North.
Seluruh warga negara Indonesia yang menjadi saksi bersejarah itu berteriak memekikkan kata “Merdeka”. Tak sedikit yang berteriak sambil menangis, menyambut kedatangan sang proklamator, Soekarno, setibanya dari Yogyakarta di Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
Alwi melanjutkan, Presiden Soekarno saat itu juga tak kalah antusias. Dari sebuah mobil terbuka tanpa pengawalan ekstra khusus, ia melambaikan tangan kepada rakyatnya, dan tak segan menjabat langsung tangan-tangan yang diulurkan kepadanya.
“Waktu bendera Belanda diturunkan, dan bendera Indonesia dinaikkan, banyak yang teriak ‘merdeka’ sambil menangis,” tutur Bang Alwi.
Adapun, kata “Medan” dalam nama Jalan Medan Merdeka, kata Alwi, berasal dari sebuah lapangan luas yang kini dikenal dengan nama lapangan Monumen Nasional (Monas). Dahulu, medan terbuka itu dinamakan lapangan Ikada kependekan dari Ikatan Atletik Djakarta.
“Saya setuju nama tokoh nasional dijadikan nama jalan. Tapi hati-hati, sebaiknya cari tempat lain. Misalnya di daerah Jakarta Selatan, atau jalan-jalan lain yang besar,” katanya.
Wacana penggantian nama Jalan Medan Merdeka
Wacana penggantian nama jalan ini mencuat setelah Panitia 17 mengusulkan agar nama sejumlah tokoh nasional dijadikan nama jalan dan mengganti nama Jalan Medan Merdeka, di Jakarta Pusat.
Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshidique menjelaskan, usulan tersebut muncul dari inisiatif sejumlah tokoh dalam Panitia 17. Alasannya, untuk meningkatkan kepedulian dan rasa hormat terhadap jasa pahlawan yang dianggap mulai berkurang. Jimly mengatakan, nama Soekarno dan Hatta akan dibuat terpisah menjadi nama jalan di setiap ibu kota provinsi dan ditargetkan terealisasi pada 10 November 2013.
Untuk tahap awal, nama dua proklamator itu akan diusulkan untuk mengganti nama jalan di Jalan Medan Merdeka Selatan (Soekarno), dan Jalan Medan Merdeka Utara (Hatta).
Ke depan, kata Jimly, sejumlah nama tokoh nasional lainnya juga akan diusulkan menjadi nama jalan protokol di DKI Jakarta. Di antaranya, nama mantan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengganti nama Jalan Medan Merdeka Barat, dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk mengganti nama Jalan Medan Merdeka Timur.
Panitia 17 telah menyampaikan usulannya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) melakukan aksi damai menentang penyelenggaraan Miss World 2013 di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (11/9).
Sebelumnya sejumlah ormas dan elemen masyarakat secara tegas menyatakan menolak Indonesia dijadikan tempat penyelenggaraan kontes Miss World 2013.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/11/msyccu-giliran-mahasiswa-demo-tolak-miss-world